Dwi Asrini: BUMN

Badan Usaha Milik NegaraDasar Hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki olehPemerintah. Status pegawai badan usaha-badan usaha tersebut adalah karyawan BUMN bukan pegawai negeri. BUMN sendiri sekarang ada 3 macam yaitu Perjan, Perum dan Persero.

Menurut pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

· Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya

· Mengejar keuntungan

· Menyelenggarakan kepentingan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak

· Menjadi perintis kegiatan usaha-usaha yang belum dsapat dilaksanakan oleh sector swasta dan koperasi

· Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah,koperasi,dan masyarakat

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 19 tahun 2003, membedakan bentuk-bentuk usaha milik negara terdiri atas :

ü Perusahaan Perseroan.

ü Perusahaan Perseroan Terbuka

ü Perusahaan Umum (Perum)

Landasan hukum

Badan Hukum Milik Negara dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UUUndang-Undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960 tentang perusahaan negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1969 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara menjadi Undang-Undang. Kemudian setelah adanya undang-undang ini, terjadi suatu perubahan lagi tentang BUMN, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Kelebihan BUMN

· Menguasai sektor yang vital bagi kehidupan rakyat banyak

· Mendapat jaminan dan dukungan dari negara

· Permodalannya sudah pasti karena mendapat modal dari negara

· Kelangsungan hidup perusahaan terjamin

· Sebagai sumber pendapatan negara

Sektor yang terlibat dalam BUMN

1. Industri Pengolahan

ü PT Balai Pustaka (Persero)

ü PT Barata Indonesia (Persero)

ü PT Batan Teknologi (Persero)

2. Jasa Keuangan dan Asuransi